Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mengambil tiga langkah strategis untuk mengatasi isu tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi khususnya pada sektor pariwisata.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar dia.
Widiyanti membeberkan langkah strategis pertama yang diambil oleh Kementerian Pariwisata yakni melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 bersama DPR RI guna menyerap aspirasi warga dan masyarakat adat.
Dalam kesempatan tersebut masyarakat menyatakan menolak adanya rencana pemberian izin pertambangan baru.
"Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif," katanya.
Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI.
