Solok (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok, Sumatera Barat, fokus menangani persoalan sampah dan penurunan kualitas air di daerah ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Sekretaris DLH Kota Solok Sisvamedi, di Solok, Rabu, mengatakan bahwa untuk memudahkan penanganannya, pihaknya menetapkan persoalan sampah dan penurunan kualitas air sebagai isu strategis lingkungan hidup daerah.
Selain itu, DLH Kota Solok juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) tahun 2025.
Sisvamedi juga menyampaikan bahwa kegiatan FGD merupakan langkah awal dalam proses penyusunan DIKPLHD yang bertujuan untuk merumuskan isu-isu prioritas lingkungan hidup berdasarkan kondisi faktual di Kota Solok.
“Kita perlu menetapkan isu strategis yang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan saat ini, agar dokumen yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar perencanaan lingkungan yang tepat sasaran,” ujarnya.
“Forum ini adalah ruang kolaborasi lintas sektor. Data dan masukan yang disampaikan akan menjadi dasar penetapan isu prioritas yang akan dituangkan dalam dokumen akhir,” katanya.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Solok Fajar Surya Kusuma menjelaskan bahwa dari proses diskusi dan penjaringan, telah muncul sembilan isu utama yang mencakup pengelolaan sampah yang belum optimal, penurunan kualitas air dan kerusakan sungai.
Kemudian, pencemaran limbah domestik dan kegiatan usaha, peningkatan sumber pencemaran udara, kemacetan lalu lintas yang kian meningkat, potensi genangan air dan banjir, penurunan luas tutupan lahan, tata kelola lingkungan hidup yang masih lemah, dan pengendalian limbah B3 yang belum maksimal.
Dari sembilan isu tersebut, tiga isu strategis diprioritaskan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan DIKPLHD, yakni meningkatnya jumlah timbulan sampah, terbatasnya umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Solok yang diprediksi hanya bertahan hingga tahun 2025, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah.
“Proses penyusunan dokumen ini sudah mulai kita rampungkan. Isu-isu telah dikerucutkan, dan ke depan kita harapkan dapat melahirkan analisis yang mendalam sebagai dasar perencanaan dan kebijakan,” kata Fajar.
Dia juga mengharapkan proses penyusunan dokumen ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, terutama Wali Kota Solok, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah, khususnya dalam dukungan anggaran dan kebijakan.
“Tanpa dukungan penuh dari pimpinan daerah, sulit bagi kami untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis pengelolaan lingkungan secara maksimal,” ujarnya.
FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Solok untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.
"Dengan menyusun DIKPLHD secara partisipatif dan berbasis data, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ke depan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan lingkungan di Kota Solok," katanya.
